Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Namun di Kota Pariaman, janji mulia itu seolah berubah menjadi permainan kata-kata. Program SAGA SAJA (Satu Keluarga Satu Sarjana) yang digaungkan pemerintah kota sebagai solusi ketimpangan akses pendidikan ternyata belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Di balik klaim pendidikan gratis, masih ada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus namun justru dibebankan biaya sendiri.
Ini bukan sekadar masalah teknis atau salah komunikasi—ini adalah bentuk nyata dari pengingkaran janji publik. Pemerintah Kota Pariaman telah menjanjikan bahwa melalui program ini, keluarga yang belum memiliki sarjana akan mendapat kesempatan menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi tanpa terbebani biaya. Harapan pun tumbuh, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang melihat program ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural.
Namun kenyataannya berbeda. Tidak sedikit laporan yang menunjukkan bahwa calon mahasiswa yang dinyatakan lulus justru tidak mendapatkan bantuan biaya kuliah sebagaimana dijanjikan. Sebagian malah diminta mencari biaya sendiri atau dikabari bahwa kuota sudah penuh. Ini menimbulkan pertanyaan serius: Di mana letak komitmen dan konsistensi pemerintah terhadap janji yang telah disampaikan kepada publik?
Janji pemerintah bukan sekadar ucapan politis, tapi kontrak moral dengan rakyat. Ketika janji pendidikan gratis tidak ditepati, bukan hanya nama baik pemerintah kota yang tercoreng, tapi juga harapan anak-anak muda yang selama ini berjuang menembus batas. Lebih menyakitkan lagi ketika janji itu justru dijadikan alat pencitraan, tapi pelaksanaannya jauh dari realitas di lapangan.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan: bahwa kebijakan publik yang menyangkut masa depan warga harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan sekadar dijadikan alat kampanye atau pelengkap pidato seremoni. Warga Kota Pariaman berhak menuntut transparansi, keadilan, dan kepastian dalam pelaksanaan program pendidikan ini.
Pemerintah kota harus menjelaskan secara terbuka mengapa masih ada calon mahasiswa yang harus menanggung biaya sendiri, padahal mereka telah memenuhi syarat dan lulus seleksi. Jangan biarkan program Satu Keluarga Satu Sarjana hanya menjadi janji kosong yang menyisakan kekecewaan dan ketidakpercayaan publik.
Pemerintah seharusnya tidak bermain-main dengan harapan rakyat, apalagi dalam hal fundamental seperti pendidikan. Ketika janji-jani tidak ditepati, bukan hanya kepercayaan publik yang rusak, tetapi masa depan generasi muda pun ikut dipertaruhkan. Lebih baik tidak menjanjikan hal muluk jika tidak ada komitmen serius untuk merealisasikannya. Sudah saatnya pemerintah menghentikan politik pencitraan dan mulai bekerja nyata untuk memastikan bahwa setiap anak dari keluarga manapun punya kesempatan yang adil untuk mengenyam pendidikan tinggi. Karena sejatinya kesetaraan pendidikan bukan hanya impian, tapi kewajiban. Karena jika pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik, maka janji yang diingkari hanyalah pemutus harapan.